Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai wacana tembak mati terhadap pelaku begal yang digaungkan Wali Kota Medan Bobby Nasution berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyatakan penembakan pelaku begal di luar hukum masuk ke dalam extra judicial killing, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Hal itu sebagaimana diatur juga dalam UU 39/1999 tentang HAM.

Jika dibiarkan, maka penembakan pelaku begal di luar proses hukum adalah pelanggaran terhadap hak hidup dan juga hak untuk diperlakukan secara layak serta hak dipersamakan dalam proses hukum.

Jika mengacu pada Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 1 tahun 2009 tentang Proses Pedoman Penggunaan Senjata Api oleh Kepolisian dengan Perkap nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas, maka polisi harus mempertimbangkan HAM.

Selain berpotensi melanggar HAM, Dimas juga menilai wacana tersebut jika diterapkan tak akan efektif menyelesaikan permasalahan begal.

Penyelesaian masalah dengan kekerasan, kata Dimas, pernah dilakukan pada era orde baru. Salah satunya lewat penembakan misterius (petrus) pada medio 1970-1980an. Dimas menyebut petrus hanya bisa menekan angka kejahatan sementara.

Menurut Dimas, solusi dari permasalahan itu harus dicari dengan melihat akar permasalahannya.

Dimas mengatakan banyak pelaku begal memutuskan tindakan kriminal tersebut karena alasan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Dia menilai seharusnya pemerintah menangani permasalahan tersebut agar angka kejahatan bisa ditekan.

Ini ada benarnya juga. Bukan membela begal tapi yang bisa dikhawatirkan orang biasa yang tidak memiliki niat berbuat jahat-pun bisa kena, apalagi kalau orang tsb. sudah menjadi target-target pemerintah yang tidak suka dengannya.